Visi Asmauddin – Salihin : MEWUJUDKAN KOTA SUBULUSSALAM SEBAGAI LOKOMOTIF PEREKONOMIAN WILAYAH BARAT SELATAN PROVINSI ACEH MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL, DEMOKRATIS, SEJAHTERA DAN ISLAMI MELALUI PEMBANGUNAN AGROPOLITAN YANG TERINTEGRASI

  • ASLI

    Asmaudin - Salihin [ASLI] Siap Benahi Kota Subulussalam lebih Baik lagi

  • ASLI

    Menjadi kan Kota Subulussalam sebagai Lokomotif Ekonomi di Provinsi Aceh

  • ASLI

    Perjuangan Kami akan selalu membara menuju subulussalam yang sejahtera

  • ASLI

    Menjadi kan Kota Subulussalam sebagai Lokomotif Ekonomi di Provinsi Aceh

  • ASLI

    Siap Memajukan Perekonomian Kota Subulusalam

AMPES Desak Gubernur Tunda Pilkada Kota Subulussalam

Unknown | 19.31 | 0 komentar

Subulussalam – Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (AMPES) meminta kepada GUBERNUR ACEH agar pilkada Kota Subulussalam ditunda.
Pasalnya Kota Subulussalam saat ini mengalami devisit anggaran, jika pilkada dipaksakan 2013 akan merugikan masyarakat.
Agenda MTQ Provinsi Aceh Ke XXXI di Subulussalam membutuhkan anggaran APBK yang sangat besar.
Bila pilkada 2013 terlalu dipaksakan, maka akan mengurangi anggaran pemerintah terhadap belanja publik seperti anggaran untuk pendidikan 20 % yang diamanakah undang undang tidak tercapai.
Anggaran kesehatan 10% tidak tercapai juga anggaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kasus giji buruk mengakibatkan kematian, banyaknya perumahan kumuh tidak layak huni dan tertundanya program universitas di Kota Subulussalam mengakibatkan putra/putri tidak bisa bersaing dengan daerah lain.
Akibat lain jika dipaksakannya pilkada 2013, dana TC PNS dipotong dan gaji honorer belum dibayar dengan alasan untuk memenuhi dana MTQ.
“Pelaksanaan pilkada dan MTQ Provinsi Aceh sangat dipaksakan di Kota Subulussalam mengakibatkan terpaksa munculnya pengutipan- pengutipan,” terang AMPES melalui press relisnya diterima media ini.
Ratusan massa dari berbagai desa beraksi mulai pukul 10.00 WIB membawa poster dan spanduk berisikan protes terhadap pelaksanakan pilkada yang dipaksakan.
Saat massa menggelar orasi di depan gedung DPRK Subulussalam, ruas jalan di sekitar lokasi demo lumpuh total. Meski demikian aksi yang mendapat pengawal ketat dari aparat kepolisian ini berjalan lanjar dan damai.
Berdasarkan amat koran ini warga meneriakkan Allahu Akbar dan membentangkan spanduk bertuliskan dengarkan suara rakyat pak Gubernur, Tunda Pilkada karena rakyat butuh kesehatan bukan pilkada.
Beberapa orator demo, seperti Edi Sahputr S.Sos, Justri Brutu, Juliadin, secara bergantian mengatakan tahapan Pilkada Kota Subulussalam yang disusun Komisi IndependenPemilihan (KIP) harus ditunda.
Menuut pengunjukrasa belum saatnya Pilkada dilaksanakan karena masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi. Ditambah lagi, kondisi keuangan Pemko Subulussalam dalam kondisi deficit.
Jika tetap dipaksakan maka rakyat yang akan mananggung penderitaan. Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala dan Ketua Komisi A Sarifuddin Padang dan beberap anggota dewan menerima pernyataan sikap pengunjuk rasa.
Pianti mengungkapkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada belum disyahkan. Pihaknya akan menahan rancangan anggaran pilkada dan akan segera menyampaikan pernyataan sikan AMPES ke gubernur
Subulussalam – Kpkpos  Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (AMPES) meminta kepada GUBERNUR ACEH agar pilkada Kota Subulussalam ditunda.
Pasalnya Kota Subulussalam saat ini mengalami devisit anggaran, jika pilkada dipaksakan 2013 akan merugikan masyarakat.
Agenda MTQ Provinsi Aceh Ke XXXI di Subulussalam membutuhkan anggaran APBK yang sangat besar.
Bila pilkada 2013 terlalu dipaksakan, maka akan mengurangi anggaran pemerintah terhadap belanja publik seperti anggaran untuk pendidikan 20 % yang diamanakah undang undang tidak tercapai.
Anggaran kesehatan 10% tidak tercapai juga anggaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kasus giji buruk mengakibatkan kematian, banyaknya perumahan kumuh tidak layak huni dan tertundanya program universitas di Kota Subulussalam mengakibatkan putra/putri tidak bisa bersaing dengan daerah lain.
Akibat lain jika dipaksakannya pilkada 2013, dana TC PNS dipotong dan gaji honorer belum dibayar dengan alasan untuk memenuhi dana MTQ.
“Pelaksanaan pilkada dan MTQ Provinsi Aceh sangat dipaksakan di Kota Subulussalam mengakibatkan terpaksa munculnya pengutipan- pengutipan,” terang AMPES melalui press relisnya diterima media ini.
Ratusan massa dari berbagai desa beraksi mulai pukul 10.00 WIB membawa poster dan spanduk berisikan protes terhadap pelaksanakan pilkada yang dipaksakan.
Saat massa menggelar orasi di depan gedung DPRK Subulussalam, ruas jalan di sekitar lokasi demo lumpuh total. Meski demikian aksi yang mendapat pengawal ketat dari aparat kepolisian ini berjalan lanjar dan damai.
Berdasarkan amat koran ini warga meneriakkan Allahu Akbar dan membentangkan spanduk bertuliskan dengarkan suara rakyat pak Gubernur, Tunda Pilkada karena rakyat butuh kesehatan bukan pilkada.
Beberapa orator demo, seperti Edi Sahputr S.Sos, Justri Brutu, Juliadin, secara bergantian mengatakan tahapan Pilkada Kota Subulussalam yang disusun Komisi IndependenPemilihan (KIP) harus ditunda.
Menuut pengunjukrasa belum saatnya Pilkada dilaksanakan karena masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi. Ditambah lagi, kondisi keuangan Pemko Subulussalam dalam kondisi deficit.
Jika tetap dipaksakan maka rakyat yang akan mananggung penderitaan. Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala dan Ketua Komisi A Sarifuddin Padang dan beberap anggota dewan menerima pernyataan sikap pengunjuk rasa.
Pianti mengungkapkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada belum disyahkan. Pihaknya akan menahan rancangan anggaran pilkada dan akan segera menyampaikan pernyataan sikan AMPES ke gubernur
Subulussalam – Kpkpos  Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (AMPES) meminta kepada GUBERNUR ACEH agar pilkada Kota Subulussalam ditunda.
Pasalnya Kota Subulussalam saat ini mengalami devisit anggaran, jika pilkada dipaksakan 2013 akan merugikan masyarakat.
Agenda MTQ Provinsi Aceh Ke XXXI di Subulussalam membutuhkan anggaran APBK yang sangat besar.
Bila pilkada 2013 terlalu dipaksakan, maka akan mengurangi anggaran pemerintah terhadap belanja publik seperti anggaran untuk pendidikan 20 % yang diamanakah undang undang tidak tercapai.
Anggaran kesehatan 10% tidak tercapai juga anggaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kasus giji buruk mengakibatkan kematian, banyaknya perumahan kumuh tidak layak huni dan tertundanya program universitas di Kota Subulussalam mengakibatkan putra/putri tidak bisa bersaing dengan daerah lain.
Akibat lain jika dipaksakannya pilkada 2013, dana TC PNS dipotong dan gaji honorer belum dibayar dengan alasan untuk memenuhi dana MTQ.
“Pelaksanaan pilkada dan MTQ Provinsi Aceh sangat dipaksakan di Kota Subulussalam mengakibatkan terpaksa munculnya pengutipan- pengutipan,” terang AMPES melalui press relisnya diterima media ini.
Ratusan massa dari berbagai desa beraksi mulai pukul 10.00 WIB membawa poster dan spanduk berisikan protes terhadap pelaksanakan pilkada yang dipaksakan.
Saat massa menggelar orasi di depan gedung DPRK Subulussalam, ruas jalan di sekitar lokasi demo lumpuh total. Meski demikian aksi yang mendapat pengawal ketat dari aparat kepolisian ini berjalan lanjar dan damai.
Berdasarkan amat koran ini warga meneriakkan Allahu Akbar dan membentangkan spanduk bertuliskan dengarkan suara rakyat pak Gubernur, Tunda Pilkada karena rakyat butuh kesehatan bukan pilkada.
Beberapa orator demo, seperti Edi Sahputr S.Sos, Justri Brutu, Juliadin, secara bergantian mengatakan tahapan Pilkada Kota Subulussalam yang disusun Komisi IndependenPemilihan (KIP) harus ditunda.
Menuut pengunjukrasa belum saatnya Pilkada dilaksanakan karena masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi. Ditambah lagi, kondisi keuangan Pemko Subulussalam dalam kondisi deficit.
Jika tetap dipaksakan maka rakyat yang akan mananggung penderitaan. Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala dan Ketua Komisi A Sarifuddin Padang dan beberap anggota dewan menerima pernyataan sikap pengunjuk rasa.
Pianti mengungkapkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada belum disyahkan. Pihaknya akan menahan rancangan anggaran pilkada dan akan segera menyampaikan pernyataan sikan AMPES ke gubernur
Subulussalam – Kpkpos  Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (AMPES) meminta kepada GUBERNUR ACEH agar pilkada Kota Subulussalam ditunda.
Pasalnya Kota Subulussalam saat ini mengalami devisit anggaran, jika pilkada dipaksakan 2013 akan merugikan masyarakat.
Agenda MTQ Provinsi Aceh Ke XXXI di Subulussalam membutuhkan anggaran APBK yang sangat besar.
Bila pilkada 2013 terlalu dipaksakan, maka akan mengurangi anggaran pemerintah terhadap belanja publik seperti anggaran untuk pendidikan 20 % yang diamanakah undang undang tidak tercapai.
Anggaran kesehatan 10% tidak tercapai juga anggaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kasus giji buruk mengakibatkan kematian, banyaknya perumahan kumuh tidak layak huni dan tertundanya program universitas di Kota Subulussalam mengakibatkan putra/putri tidak bisa bersaing dengan daerah lain.
Akibat lain jika dipaksakannya pilkada 2013, dana TC PNS dipotong dan gaji honorer belum dibayar dengan alasan untuk memenuhi dana MTQ.
“Pelaksanaan pilkada dan MTQ Provinsi Aceh sangat dipaksakan di Kota Subulussalam mengakibatkan terpaksa munculnya pengutipan- pengutipan,” terang AMPES melalui press relisnya diterima media ini.
Ratusan massa dari berbagai desa beraksi mulai pukul 10.00 WIB membawa poster dan spanduk berisikan protes terhadap pelaksanakan pilkada yang dipaksakan.
Saat massa menggelar orasi di depan gedung DPRK Subulussalam, ruas jalan di sekitar lokasi demo lumpuh total. Meski demikian aksi yang mendapat pengawal ketat dari aparat kepolisian ini berjalan lanjar dan damai.
Berdasarkan amat koran ini warga meneriakkan Allahu Akbar dan membentangkan spanduk bertuliskan dengarkan suara rakyat pak Gubernur, Tunda Pilkada karena rakyat butuh kesehatan bukan pilkada.
Beberapa orator demo, seperti Edi Sahputr S.Sos, Justri Brutu, Juliadin, secara bergantian mengatakan tahapan Pilkada Kota Subulussalam yang disusun Komisi IndependenPemilihan (KIP) harus ditunda.
Menuut pengunjukrasa belum saatnya Pilkada dilaksanakan karena masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi. Ditambah lagi, kondisi keuangan Pemko Subulussalam dalam kondisi deficit.
Jika tetap dipaksakan maka rakyat yang akan mananggung penderitaan. Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala dan Ketua Komisi A Sarifuddin Padang dan beberap anggota dewan menerima pernyataan sikap pengunjuk rasa.
Pianti mengungkapkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada belum disyahkan. Pihaknya akan menahan rancangan anggaran pilkada dan akan segera menyampaikan pernyataan sikan AMPES ke gubernur
Subulussalam – Kpkpos  Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (AMPES) meminta kepada GUBERNUR ACEH agar pilkada Kota Subulussalam ditunda.
Pasalnya Kota Subulussalam saat ini mengalami devisit anggaran, jika pilkada dipaksakan 2013 akan merugikan masyarakat.
Agenda MTQ Provinsi Aceh Ke XXXI di Subulussalam membutuhkan anggaran APBK yang sangat besar.
Bila pilkada 2013 terlalu dipaksakan, maka akan mengurangi anggaran pemerintah terhadap belanja publik seperti anggaran untuk pendidikan 20 % yang diamanakah undang undang tidak tercapai.
Anggaran kesehatan 10% tidak tercapai juga anggaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kasus giji buruk mengakibatkan kematian, banyaknya perumahan kumuh tidak layak huni dan tertundanya program universitas di Kota Subulussalam mengakibatkan putra/putri tidak bisa bersaing dengan daerah lain.
Akibat lain jika dipaksakannya pilkada 2013, dana TC PNS dipotong dan gaji honorer belum dibayar dengan alasan untuk memenuhi dana MTQ.
“Pelaksanaan pilkada dan MTQ Provinsi Aceh sangat dipaksakan di Kota Subulussalam mengakibatkan terpaksa munculnya pengutipan- pengutipan,” terang AMPES melalui press relisnya diterima media ini.
Ratusan massa dari berbagai desa beraksi mulai pukul 10.00 WIB membawa poster dan spanduk berisikan protes terhadap pelaksanakan pilkada yang dipaksakan.
Saat massa menggelar orasi di depan gedung DPRK Subulussalam, ruas jalan di sekitar lokasi demo lumpuh total. Meski demikian aksi yang mendapat pengawal ketat dari aparat kepolisian ini berjalan lanjar dan damai.
Berdasarkan amat koran ini warga meneriakkan Allahu Akbar dan membentangkan spanduk bertuliskan dengarkan suara rakyat pak Gubernur, Tunda Pilkada karena rakyat butuh kesehatan bukan pilkada.
Beberapa orator demo, seperti Edi Sahputr S.Sos, Justri Brutu, Juliadin, secara bergantian mengatakan tahapan Pilkada Kota Subulussalam yang disusun Komisi IndependenPemilihan (KIP) harus ditunda.
Menuut pengunjukrasa belum saatnya Pilkada dilaksanakan karena masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi. Ditambah lagi, kondisi keuangan Pemko Subulussalam dalam kondisi deficit.
Jika tetap dipaksakan maka rakyat yang akan mananggung penderitaan. Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala dan Ketua Komisi A Sarifuddin Padang dan beberap anggota dewan menerima pernyataan sikap pengunjuk rasa.
Pianti mengungkapkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada belum disyahkan. Pihaknya akan menahan rancangan anggaran pilkada dan akan segera menyampaikan pernyataan sikan AMPES ke gubernur
Subulussalam – Kpkpos  Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (AMPES) meminta kepada GUBERNUR ACEH agar pilkada Kota Subulussalam ditunda.
Pasalnya Kota Subulussalam saat ini mengalami devisit anggaran, jika pilkada dipaksakan 2013 akan merugikan masyarakat.
Agenda MTQ Provinsi Aceh Ke XXXI di Subulussalam membutuhkan anggaran APBK yang sangat besar.
Bila pilkada 2013 terlalu dipaksakan, maka akan mengurangi anggaran pemerintah terhadap belanja publik seperti anggaran untuk pendidikan 20 % yang diamanakah undang undang tidak tercapai.
Anggaran kesehatan 10% tidak tercapai juga anggaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan kasus giji buruk mengakibatkan kematian, banyaknya perumahan kumuh tidak layak huni dan tertundanya program universitas di Kota Subulussalam mengakibatkan putra/putri tidak bisa bersaing dengan daerah lain.
Akibat lain jika dipaksakannya pilkada 2013, dana TC PNS dipotong dan gaji honorer belum dibayar dengan alasan untuk memenuhi dana MTQ.
“Pelaksanaan pilkada dan MTQ Provinsi Aceh sangat dipaksakan di Kota Subulussalam mengakibatkan terpaksa munculnya pengutipan- pengutipan,” terang AMPES melalui press relisnya diterima media ini.
Ratusan massa dari berbagai desa beraksi mulai pukul 10.00 WIB membawa poster dan spanduk berisikan protes terhadap pelaksanakan pilkada yang dipaksakan.
Saat massa menggelar orasi di depan gedung DPRK Subulussalam, ruas jalan di sekitar lokasi demo lumpuh total. Meski demikian aksi yang mendapat pengawal ketat dari aparat kepolisian ini berjalan lanjar dan damai.
Berdasarkan amat koran ini warga meneriakkan Allahu Akbar dan membentangkan spanduk bertuliskan dengarkan suara rakyat pak Gubernur, Tunda Pilkada karena rakyat butuh kesehatan bukan pilkada.
Beberapa orator demo, seperti Edi Sahputr S.Sos, Justri Brutu, Juliadin, secara bergantian mengatakan tahapan Pilkada Kota Subulussalam yang disusun Komisi IndependenPemilihan (KIP) harus ditunda.
Menuut pengunjukrasa belum saatnya Pilkada dilaksanakan karena masih banyak kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi. Ditambah lagi, kondisi keuangan Pemko Subulussalam dalam kondisi deficit.
Jika tetap dipaksakan maka rakyat yang akan mananggung penderitaan. Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala dan Ketua Komisi A Sarifuddin Padang dan beberap anggota dewan menerima pernyataan sikap pengunjuk rasa.
Pianti mengungkapkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada belum disyahkan. Pihaknya akan menahan rancangan anggaran pilkada dan akan segera menyampaikan pernyataan sikan AMPES ke gubernur

Category:

Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog Official Resmi (Asmauddin-Salihin):
Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kemajuan Kota Subulussalam, dan kami berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal pembangunan Kota Subulussalam yang lebih baik lagi

0 komentar